1dtk.com - Kisruh di tubuh pemberantasan narkoba di Kabupaten Asahan kembali mencuat, kali ini bukan soal bandar atau jaringan gelap, tapi justru menyasar pada institusi resmi. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Mahasiswa Sumatera Utara (GRIMA-SU) secara terang-terangan menyoroti kinerja Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Asahan.
Pernyataan keras itu bukan tanpa sebab. Dalam rilis resmi yang diterima pada Minggu (16/6/2025), GRIMA-SU menyampaikan bahwa Kepala BNNK Asahan dinilai tak menunjukkan sikap proaktif, apalagi keberpihakan terhadap perjuangan mahasiswa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang makin meresahkan masyarakat Asahan.
Ketua GRIMA-SU dengan tegas menyebut bahwa Kepala BNNK Asahan bersikap tertutup dan tidak komunikatif, khususnya ketika mahasiswa ingin menjalin sinergi. Menurut mereka, sikap itu menunjukkan ketidakseriusan lembaga tersebut dalam membuka ruang kolaborasi, padahal mahasiswa adalah salah satu elemen penting dalam gerakan sosial di tengah masyarakat.
“Kami menduga, ada upaya pembungkaman terhadap gerakan kritis mahasiswa. Alih-alih menggandeng mahasiswa, Kepala BNNK Asahan justru memposisikan kami seolah ancaman. Ini keliru besar. Semangat pemberantasan narkoba tak bisa dijalankan hanya dari balik meja kantor,” kata Ketua GRIMA-SU.
Masalahnya bukan sekadar komunikasi yang buntu. Mahasiswa mengklaim bahwa ketika mereka melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba, laporan itu tak pernah ditindaklanjuti. Bahkan saat mengajak diskusi terbuka pun, mereka mengaku ditolak. Ini yang membuat situasi makin memanas.
GRIMA-SU mendesak agar Kepala BNNK Asahan segera dievaluasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dan juga BNN RI. Mereka bahkan menuntut agar dilakukan audit independen terhadap laporan-laporan masyarakat yang selama ini menguap tanpa kejelasan.
“Ketika mahasiswa melaporkan, tidak ada tindak lanjut. Ketika mengajak diskusi, ditolak. Ketika ingin bersinergi, justru kami dicurigai. Ini sikap yang berbahaya dari seorang kepala lembaga penegakan hukum,” tegas Ketua GRIMA-SU.
Situasi ini makin memperkeruh kepercayaan publik, terutama dari kalangan muda, terhadap lembaga yang seharusnya berada di garis depan melawan narkoba. GRIMA-SU menilai, jika pola seperti ini terus dibiarkan, maka ruang partisipasi publik dalam gerakan antinarkoba akan mati perlahan.
Kalau tidak ada respons serius dari BNNP Sumut maupun pusat, GRIMA-SU berencana menggerakkan konsolidasi mahasiswa lintas kampus. Aksi terbuka dirancang akan digelar di beberapa titik vital, seperti kantor BNNK Asahan, Kantor Bupati Asahan, hingga Polres Asahan.
“Kami akan buktikan bahwa mahasiswa tidak bisa dibungkam. Kami akan turun bersama rakyat, menyuarakan tuntutan ini hingga sampai ke meja Kepala BNN RI. Karena kami yakin, tidak ada tempat bagi penegak hukum yang gagal berpihak pada kebenaran,” lanjut pernyataan tersebut.
Sorotan terhadap BNNK Asahan ini datang di tengah kekhawatiran publik yang makin besar terhadap meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba di kawasan tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, pemberitaan lokal dan laporan masyarakat menyebutkan adanya peningkatan aktivitas peredaran narkoba, bahkan menjangkau desa-desa.
Namun ironisnya, banyak kasus itu seolah tenggelam. Mahasiswa mencurigai adanya pembiaran sistemik yang dilakukan oleh oknum dalam institusi, termasuk lemahnya penindakan oleh BNNK Asahan. Mereka pun menegaskan bahwa ini bukan lagi persoalan teknis, tapi krisis kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan.
Dalam tuntutannya, GRIMA-SU juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa bersifat elitis. Harus ada keterbukaan, kemauan membangun jaringan akar rumput, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.
Mereka tak ingin gerakan ini hanya menjadi headline sesaat. Target utama mereka adalah memastikan bahwa tidak ada lagi ruang aman bagi pembiaran, apalagi dari institusi yang digaji negara untuk melindungi rakyat.