1dtk.com - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencabut darurat militer pada Rabu dini hari (5/12/2024), setelah parlemen menolak keputusan tersebut dalam pemungutan suara dramatis. Darurat militer yang berlangsung sekitar enam jam itu memicu gelombang kritik dari oposisi dan bahkan sekutu politiknya sendiri.
Deklarasi darurat militer Korea Selatan ini diumumkan oleh Presiden Yoon pada Selasa malam, yang beralasan untuk menangkal "kekuatan anti-negara" dan memastikan stabilitas negara. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Yoon mengklaim bahwa langkah tersebut bertujuan melindungi tatanan demokrasi Korea Selatan dari ancaman yang ia tuduhkan terkait simpatisan pro-Korea Utara.
"Saya akan mengeliminasi kekuatan anti-negara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional," ujar Yoon.
Namun, langkah ini dianggap kontroversial dan mengingatkan publik pada era otoritarianisme Korea Selatan di masa lalu sebelum transisi demokrasi pada 1987.
Parlemen Korea Selatan, yang didominasi oleh Partai Demokrat dan partai-partai oposisi kecil, segera bereaksi. Dalam pemungutan suara, 190 anggota parlemen yang hadir sepakat menolak darurat militer. Keputusan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik, yang menegaskan komitmen parlemen untuk "melindungi demokrasi bersama rakyat."
Personel militer dan polisi yang sebelumnya mengepung gedung parlemen akhirnya ditarik setelah perintah pencabutan darurat diumumkan pada pukul 04:30 pagi.
Partai Demokrat mendesak Yoon untuk segera mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan. Mereka menyebut deklarasi darurat militer sebagai "pelanggaran konstitusi yang jelas."
"Ini adalah tindakan pemberontakan yang serius dan menjadi dasar sempurna untuk pemakzulan," tegas pernyataan Partai Demokrat.
Untuk memakzulkan presiden, diperlukan dukungan dua pertiga dari 300 anggota parlemen. Oposisi saat ini mengontrol 192 kursi, hampir mendekati ambang batas.
Krisis ini menarik perhatian internasional. Gedung Putih menyatakan keprihatinan dan berharap situasi dapat diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum yang berlaku. Di dalam negeri, meskipun ada kerumunan pengunjuk rasa di depan parlemen, kehidupan di ibu kota Seoul berjalan relatif normal dengan hanya peningkatan kehadiran aparat keamanan.
Langkah darurat militer ini telah merusak legitimasi pemerintahan Yoon, bahkan di kalangan pendukungnya sendiri. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, para penasihat senior presiden mengajukan pengunduran diri secara kolektif.
Dengan situasi yang terus berkembang, Presiden Yoon menghadapi tekanan besar untuk menjaga stabilitas politik sambil mempertahankan dukungan dari aliansinya yang kian rapuh.